Perersmian Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Melati I Dusun I Desa Lebuh Kecamatan Kundur Utara

KUNDUR UTARA- Wakil Bupati Karimun, H Aunur Rafiq meresmikan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Melati I yang berada di Dusun I Desa Lebuh Kecamatan Kundur Utara, Rabu (15/12).

Peresmian yang disejalankan dengan tabliq Akbar 1 Muharam 1431 Hijriyah, dihadiri Camat Kundur Utara Sukari, SH serta masyarakat Desa Lebuh. Posyandu dibangun dengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri tahun 2010.

Kepala Desa Lebuh, Abdul Muluk mengatakan, sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat sekitar, melalui program PNPM, terus berupaya memberdayakan masyarakat di Desa Lebuh dengan program tersebut.

"Posyandu ini merupakan kebutuhan masyarakat. Maka melalui program yang diusulkan ke PNPM inilah kita gunakan untuk membangun Posyandu di lingkungan Dusun I Desa Lebuh ini," ujar Muluk.

Sebelumnya, lanjut Muluk, kegiatan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita dilakukan di Kantor Desa Lebuh. Dengan dibangunnya Posyandu ini agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

"Pembangunan Posyandu ini benar-benar keinginan dan swadaya masyarakat. Kami berharap Posyandu dimanfaatkan untuk kegiatan penimbangan balita setiap bulannya dan kegiatan warga yang baik dan bermanfaat," kata Muluk.

Wakil Bupati Karimun, H Aunur Rafiq dalam sambutnya menyambut baik kegiatan ini karena dengan Posyandu tersebut. Dia berharap ke depannya dapat mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi. Perlu diketahui para kader Posyandu  merupakan pelayan kesehatan yang paling mendasar.

"Saya berharap Posyandu ini bukan hanya menimbang balita saja, tapi mari kita sama memberikan tumbuh kembang bailta serta pemeriksaan ibu hamil dan ibu menyusui, maupun lansia. Sehingga keberadaan Posyandu sangat dibutuhkan masyarakat," kata Rafiq. (hk/km)

Kondisi Dermaga Desa Lebuh dan Desa Penarah Memprihatinkan

Karimun, batamtoday - Dua dermaga rakyat Desa Lebuh dan Desa Penarah, Kecamatan Kundur Barat saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Kedua dermaga tersebut terlihat nyaris roboh karena posisi dermaga sudah turun tanpa diketahui penyebabnya.
"Meskipun demikian kondisinya, namun dermaga tersebut masih digunakan masyarakat karena tidak ada dermaga lain, dan perhatian Pemerintah Kabupaten Karimun tidak ada. Padahal dermaga yang dibangun dengan menggunakan APBD Karimun itu belum genap berusia 5 tahun, namun kondisinya sudah cukup memprihatinkan bahkan dapat dikatakan nyaris ambruk.

Kondisi ini rupanya menarik perhatian rombongan anggota DPRD Karimun lintas komisi, yang kebetulan sedang melakukan pengecekkan pengerjaan proyek-proyek  Pemerintah Kabupaten Karimun untuk 5 tahun ini. Saat tiba di lokasi kedua dermaga itu, para anggota dewan nampak kecewa.

Jamaludin Sahari, anggota DPRD Karimun dari fraksi Demokrat menyatakan kecewa atas konstruksi dari dermaga. Jamaludin mencoba mencek pada bagian bawah drmaga yang sudah nampak turun dan retak.

"Temuan ini menjadi catatan kami, dan akan kami sampaikan kepada Bupat saat sidang paripurna pada 22 Desember nanti, ujar Jamaludin kepada batamtoday di dermaga rakyat Desa Lebuh, Rabu (15/12).

Jamaludin merasa heran, dermaga ini usianya belum ada 5 tahun, tetapi kondisinya sudh sangat memprihatinkan.
"Padahal untuk membangun dermaga ini telah dikeluarkan dana miliaran rupiah," ujarnya. Apakah mereka tidak mengetahui kedalaman tiang dermaga yang pas guna mengantisipasi dermaga turun seperti in,i tanya Jamal dengan nada kecewa.

Masih kata Jamal, kami juga akan meminta pada Bupati Karimun menegur kepala SKPD yang terkait pembangunan dermaga itu. bila perlu kepala SKPD tersebut diganti karena dinilai tidak mampu melaksanakan program kerjanya dengan baik. serta mem-black list kontraktor yang membangun kedua dermaga tersebut di amsa-masa mendatang tidak bisa lagi ikut lelang proyek Pemerintah.

"Yang di-black list itu bukan hanya perusahaanya saja, tetapi juga orangnya," tegas Jamal

" Meskipun demikian kondisi dermaga masih digunakan masyarakat karena tidak ada dermaga lain, dan perhatian Pemerintah Kabupaten Karimun dalam hal ini melalui Dinas terkait nampaknya tidak ada. padahal dermaga yang dibangun dengan menggunakan APBD Karimun itu belum genap berusia 5 tahun, namun kondisinya sudah cukup memprihatinkan bahkan dapat dikatakan nyaris ambruk.

Melihat kondisi dermaga itu rombongan anggota DPRD Karimun rabu (15/12) dari lintas komisi yang melakukan pengecekan pengerjaan proyek Pemerintah Kabupaten Karimun dalam 5 tahun terakhir menjadi kecewa berat, kenapa kedua dermaga itu bisa seperti itu ujar Jamaludin Sahari salah seorang anggota DPRD Karimun dari fraksi Demokrat. apa kira kira penyebabnya sampai dermaga ini bisa seperti ini tanya Jamal sambil melihat langsung tiang dermaga yang terlihat bagian bawahnya retak.

Temuan ini nantinya akan menjadi catatan kami, dan akan kami sampaikan pada Bupati Karimun tentang mutu kinerja proyek Pemerintah dalam sidang paripurna pada 22 Desember nanti, kami heran belum ada 6 tahun usia dermaga yang telah menghabiskan dana APBD Karimun yang mencapai milyaran rupiah, sudah rusak parah apakah mereka tidak mengetahui kedalaman tiang dermaga yang pas guna mengantisipasi dermaga turun seperti ini tanya Jamal dengan nada kecewa.

Masih kata Jamal, kami juga akan meminta pada Bupati Karimun menegur kepala SKPD yang terkait dengan pembangunan dermaga itu. bila perlu kepala SKPD tersebut diganti karena dinilai tidak mampu melaksanakan program kerjanya dengan baik. serta kontraktor yang membangun kedua dermaga agar di black list tidak bisa lagi ikut lelang proyek Pemerintah, yang di black list itu perusahaan dan orang nya tegas Jamal mengahiri
(Audika)/batamtoday.com

Hello feat Mega_Pilihan Hati.mp4

Derita Anak Bangsa Di Negara Orang ...!!

KOMPAS.com — Ruang tunggu 202 di areal keberangkatan Bandar Udara Internasional Dubai, 11 Oktober lalu, penuh sesak. Bukan bahasa Arab yang ramai terdengar di sini, melainkan bahasa Indonesia bercampur dengan bahasa Jawa, Sunda, sampai Batak. Kursi yang ada pun tak cukup, sebagian penghuni ruangan asyik ngobrol sambil menggelesot di lantai.
”Wis lara rung sikilmu? Iki jempol sikilku lara, tak copot wae sandale. (Sudah sakit belum kakimu? Ini jempol kakiku sudah sakit, saya lepas saja sandalnya),” kata Wati (41) kepada seorang temannya sembari melepaskan sandal berhak yang terlihat amat bersih, menandakan masih baru. Tampak buku-buku jari kakinya memerah. Ternyata, hal yang sama menimpa beberapa teman Wati.
”Setelah pasti bisa pulang, kita langsung belanja. Beli-beli kurma, baju, untuk orang rumah sama untuk kita sendiri, termasuk sandal ini,” kata Ngatmi (43), yang bersama Wati akan pulang ke kampung mereka di Kutoarjo.
Wajah Wati ataupun Ngatmi amat cerah. Mereka bahagia bisa segera kembali ke rumah setelah bekerja di Timur Tengah sebagai pembantu rumah tangga (PRT). ”Lega rasanya. Apa pun paling enak, ya di rumah sendiri,” kata mereka.
Wati, Ngatmi, dan puluhan perempuan di ruang tunggu itu pantas merasa lega. Mereka telah bekerja sebagai PRT rata-rata tiga bulan sampai dua tahun lebih di Dubai, Arab Saudi, Kuwait, Lebanon, dan beberapa negara lain di sekitarnya. Rasa kangen terhadap kampung halaman sudah membuncah. Mereka kebetulan tenaga kerja legal yang disalurkan oleh satu agensi yang sama.
Menurut Wati, agensinya berkantor di Jakarta dan di Dubai. Dari Dubai inilah para tenaga kerja disalurkan ke semua wilayah Timur Tengah. Saat tenaga kerja habis masa kontrak kerjanya, ingin berganti majikan, atau akan kembali ke Indonesia, mereka biasanya dikumpulkan dulu di Dubai sebelum disalurkan bekerja lagi atau dikirim pulang.
”Saya sudah ganti enam kali majikan selama 2,5 tahun di Kuwait. Kadang karena tidak kerasan, terus minta ganti majikan. Penyebab tidak kerasan terbanyak, ya soal kekerasan dari majikan,” kata Sa’diyah (38), warga Cimahi.
Ketika pembicaraan merembet ke masalah kekerasan, wajah-wajah para penyumbang devisa bagi Indonesia itu pun langsung mendung. Dari sekitar 40 tenaga kerja perempuan yang Kamis itu akan menuju Jakarta, hampir semuanya pernah merasakan kekerasan selama bekerja.
”Itu si Kokom betis kirinya masih bernanah, bekas disetrika sama majikan perempuannya. Kalau saya sering dicambuk di punggung, telapak tangan, atau mana pun sesuka mertua majikan saya,” kata Sa’diyah.

Pakaian disita

Kekerasan fisik, verbal, hingga tindakan ataupun sikap tidak menyenangkan jamak dialami tenaga kerja asal Indonesia, khususnya para perempuan. Kokom, misalnya, perempuan 28 tahun asal Sukabumi itu tak hanya menanggung siksa fisik, tetapi juga harus rela kehilangan satu tas besar berisi pakaian, foto bayinya, sampai uang Rp 200.000 yang dibawanya dari rumah.
”Semua disita majikan,” katanya.
Ia tidak tahu alasan penyitaan. Namun, pada setiap akhir minggu, Kokom mendapat paket baju, pakaian dalam, dan alat mandi. Jika salah melaksanakan perintah majikan, ia akan dihadiahi bentakan atau siksaan fisik.
Namun, majikannya terkadang amat baik. Kokom pernah diajak ke Paris menemani majikan perempuan, majikan laki-laki, dan dua anak mereka.
Nasib baik dan nasib buruk juga pernah bersamaan menimpa Sa’diyah. Majikan laki-lakinya sudah terkenal suka memerkosa pekerja perempuan di rumahnya. Namun, Sa’diyah lolos dari terkaman nafsu majikan setelah ditolong oleh ibu si majikan sendiri.
”Ibu itu bilang ke saya, pokoknya saya tidak akan dikerjai lagi sama anaknya. Tetapi, ia minta saya tidak lapor ke agensi atau polisi. Ia terus jaga saya selama delapan bulan, bonus uangnya juga banyak,” cerita Sa’diyah yang mengaku dibayar sampai 1.000 dirham setiap bulan atau sekitar Rp 2,5 juta.
Orang-orang seperti Sa’diyah mengaku rela bertahan bekerja karena memang mengejar iming-iming upah. Nilai uang Rp 2 juta-Rp 3,5 juta merupakan upah yang amat menggiurkan bagi mereka. Rata-rata para tenaga kerja perempuan ini sudah memiliki keluarga. Suami mereka tidak bisa memberi kecukupan nafkah, sementara anak-anak dan orangtua mereka amat butuh biaya untuk kehidupan sehari-hari.
Pendidikan formal para perempuan itu maksimal hanya lulus sekolah menengah atas, mempersempit cakupan lowongan kerja. Baik di kampung halaman maupun di luar negeri, tawaran pekerjaan tak jauh-jauh dari pembantu rumah tangga, pelayan toko, atau kerja kasar di pasar. Mau buka usaha, lagi-lagi modal tidak ada. Tidak heran jika para perempuan itu berkeras mau bekerja di luar negeri meski penuh risiko. Harapannya, setelah satu-dua tahun bekerja, mereka bisa pulang membawa modal untuk memulai usaha di kampung.

Minim keterampilan

Latar belakang ekonomi, sosial, dan pendidikan Sa’diyah dan kawan-kawannya memperburuk kondisi mereka saat di luar negeri. Meskipun berada di bawah naungan agen penyalur tenaga kerja resmi dan mendapat pelatihan khusus sebelum dikirim ke luar negeri, tetap saja sebagian besar dari mereka mengalami gegar budaya.
”Bahasa Arab yang diajarkan juga sedikit sekali, saya susah ngerti perintah majikan. Apalagi saat mengasuh anak-anak majikan. Susah,” kata Ngatmi.
Kurangnya keterampilan ini turut menghantui mereka saat berada di pesawat. Selama delapan jam perjalanan menembus langit Dubai menuju Jakarta, banyak dari tenaga kerja perempuan ini hanya bisa menatap tak mengerti saat pramugari berbicara dalam bahasa Inggris. Tawaran minum dan makan pun nyaris terlewatkan.
Lain lagi cerita Wati yang saat masuk ke kamar kecil bisa mengunci pintu. Namun, seusai menuntaskan hajat, ia kebingungan membuka pintu. Buntutnya, Wati pun terkunci di dalam kamar kecil pesawat selama hampir 20 menit!
Seorang pramugara dalam bahasa Arab berulang kali mencoba memberi instruksi cara membuka pintu, tetapi Wati menjawab dengan setengah menangis bahwa ia sama sekali tidak paham. Beberapa penumpang yang kebetulan warga Indonesia dan bukan TKI turun tangan membantu Wati. Dengan wajah pucat dan malu, Wati pun akhirnya bebas dari kamar kecil. Sungguh, ironi yang menggelikan sekaligus menyedihkan.